Layanan Perizinan Polres Klaten

Di bawah ini adalah merupakan beberapa keterangan dan penjelasan berkenaan dengan pelayanan Perizinan Pada Polres Klaten:

Informasi Penerbitan Surat Izin Keramaian

A. Dasar

Juklap kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat

Dalam hal ini Kegiatan yang dimaksud adalah :

• Orkes Melayu / Band
• Wayang Kulit
• Ketoprak
• Dan pertunjukan lain

  

B. PERSYARATAN PENERBITAN SURAT IJIN KERAMAIAN

1. Ijin Keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang ( Kecil )

• Surat Keterangan dari kelurahan Setempat
• Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang punya Hajad sebanyak 1 ( satu ) Lembar
• Fotocopy Kartu Keluarga ( KK ) yang punya hajad sebanyak 1 ( satu ) lembar

2. Ijin Keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang ( Besar )

• Surat Permohonan Ijin Keramaian
• Proposal kegiatan
• Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab
• Ijin Tempat berlangsungnya kegiatan

3. INFORMASI PENERBITAN IJIN KERAMAIAN DENGAN KEMBANG API

Dasar Penerbitan ijin keramaian dengan menggunakan Kembang Api:

• KUHP pasal 510 tentang Keramaian Umum.
• Petunjuk pelaksanaan kapolri No.Pol : juklak / 29 / VII / 1991 Tgl 23 juli 1991 tentang Pengawasan  Pengendalian dan Pengamanan bahan Peledak Non Organik ABRI.
• Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 / Tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

C. PERSYARATAN PENERBITAN IJIN KERAMAIAN DENGAN KEMBANG API

1. Surat Permohonan dari Pemohon tentang pelaksanaan Pesta Kembang Api, yang mencakup:

• Pesta Kembang api tersebut digunakan dalam acara apa ?
• Jumlah dan Jenis Kembang api
• Waktu / Durasi Penyalaan Kembang Api
• Identitas Penyala Kembang Api
• Identitas Penanggung jawab Kegiatan
• Ijin Tempat Pelaksanaan Pesta Kembang Api
• Rekomendasi dari Polsek setempat

2. Surat ijin Impor ( asal – usul kembang api ) yang didatangkan untuk kegiatan tersebut.

Informasi Penerbitan Izin Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

1. Dasar :

Undang – Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum

2. Bentuk Penyampaian pendapat di muka umum :

• Unjuk rasa / Demonstrasi
• Pawai
• Rapat Umum
• Mimbar Bebas

3. Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum. Syarat – syarat penyampaian pendapat di muka umum. Di beritahukan kepada Polri yang memuat :

• Maksud dan tujuan
• Lokasi dan route
• Waktu dan lama Pelaksanaan
• Bentuk
• Penanggung jawab / Korlap
• Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan.
• Alat peraga yang digunakan
• Jumlah peserta.

4. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat – selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.

5. Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyamapain pendapat di Muka Umum polri wajib :

• Memberikan surat tanda terima pemberitahuan
• Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum
• Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat
• Mempersiapakan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui.
• Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum
• Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengamanan.

6. Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

• Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan
• Perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
• Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
• Barang siapa dengan kekerasan / ancaman menghalangi penyampaian pendapat di muka umum di pidana penjara paling lama 1 ( satu ) Tahun.

Informasi Penerbitan Izin Tinggal Orang Asing

1. Dasar :

• Juklak Kapolri no. Pol : JUKLAK/09/II/1995 Tentang Pengawasan kewajiban Setiap orang yang memberikan kesempatan menginap kepda Orang Asing untuk melapor kepada Polri.
• UU Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Keimigrasian ( pasal 60 )
• PP Nomor 31 tahun 1994 Pasal 10

2. Pelayanan Surat Tanda Melapor ( STM ) bagi Masyarakat yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing. Persyaratan yang harus dilengkapi antara lain :

• Fotocopy Passport orang asing yang menginap di rumahnya

Perizinan Sendak (Senjata Api)

Proses Pengurusan Ijin SENPI (IKHSA)

1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ke Dir Intelkam POLDA dilengkapi dgn:

2. Daftar Riwayat Hidup

3. SKCK beserta isian sidik jari

4. Lampirkan

a. Photo copy KTP/KTA

b. Pejabat BANK/swasta:
     - foto copy SIUP
     - Skep jabatan

c. Pejabat pemerintah,anggota POLRI
     - foto copy skep jabatan

5. Pas Photo berwarna ukuran 2×3, 4×6 = 4 lembar

6. Surat keterangan Dokter

7. Memiliki keterampilan menembak minim kelas III

Dir Intelkam memerintahkan anggota utk:

1. Cek lapangan (kebenaran alamat dan kegiatan usahanya)

2. Adakan screening / wawancara thdp pemohon

3. Bila memenuhi syarat mengeluarkan rekomendasi

Mengajukan permohonan ijin ke Dir Intelkam POLRI dilengkapi dgn:

1. Rekomendasi Kapolda

2. SKCK

3. Daftar riwayat hidup

4. Foto copy: KTP/KTA/SIUP/Skep Jabatan

5. Pas photo ukuran 2×3, 4×6 = 4 lembar

6. Sertifikat menembak

DIR INTELKAM memerintahkan Kst Pam Wassendak

1. Adakan penelitian permohonan, adakan cek kelayakan usaha & integritas

2. Lingk. Ajukan utk test psikologi, Rikes jiwa & ujian menembak bila memenuhi syarat, buat konsep/ijin.

3. Ijin IMPORT / HIBAH

4. PEMILIKAN (BUKU PAS)

5. PENGGUNAAN (IKHSA)
  - ijin ditanda tangani KAPOLRI
  - Sblm senjata & kartu ikhsa diserahkan ke pemilik, terlebih dahulu di lakukan uji Balistik di  Puslabfor Polri